Pasar Modal Syariah: Konsep Umum

A. Sekilas Pasar Modal Syariah

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Pada tahun 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan Pasar Modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Selanjutnya, pada tahun 2002, instrumen investasi syariah di Pasar Modal terus bertambah dengan kehadiran Sukuk (Obligasi Syariah). Instrumen ini merupakan Sukuk pertama dengan akad mudharabah.

Tahun 2003 merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia karena DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang melandasi produk-produk syariah di Pasar Modal, yaitu Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional dalam pengaturan Pasar Modal Syariah yang dimulai dari kerjasama antara Bapepam dan DSN-MUI. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan Pasar Modal berbasis syariah di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan, pengembangan Pasar Modal Syariah sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Bapepam-LK yang salah satu tugas dan fungsinya mengembangkan Pasar Modal Syariah. Pada struktur Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Pasar Modal, khususnya Pasar Modal Syariah berada pada Direktorat Pasar Modal Syariah.

Direktorat Pasar Modal Syariah memiliki fungsi melakukan pengkajian dan pengembangan akad serta Lembaga dan Profesi penunjang, penyusunan Daftar Efek Syariah, serta pelayanan informasi dan penyuluhan di bidang Pasar Modal Syariah dalam rangka penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor Jasa Keuangan.

Gambar 1. Milestone Pasar Modal Syariah

Milestone Pasar Modal Syariah

Gambar 2. Kaidah Penetapan Hukum Islam
SCAN029

Untuk memahami konsep dasar Pasar Modal Syariah, perlu kiranya memahami kaidah penetapan hukum Islam terlebih dahulu.

Hukum Islam atau yang dikenal dengan syariah bersumber dari Al Quran dan Hadits. Untuk memudahkan dalam pemahaman dan pelaksanaannya, para ulama melakukan perumusan hukum Islam (Istimbath al-Ahkam), yang hasilnya disebut fiqih.

Fiqih terbagi menjadi dua, fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Fiqih ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Kaidah yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah adalah semua tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah atau ketentuannya. Dengan demikian, dalam menjalankan ibadah, manusia hanya boleh melakukan apa yang telah ditetapkan di dalam Al Quran dan Hadits.

Sedangkan kaidah fiqih muamalah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dengan dilandasi hubungan antar sesama manusia. Salah satu bentuk muamalah adalah perniagaan. Kaidah vang digunakan dalam bermuamalah adalah semua boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzaliman. Dalam melakukan muamalah, manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang.

Dengan demikian, manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Kegiatan Pasar Modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam Pasar Modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Adapun transaksi yang dilarang menurut syariah adalah:

Transaksi yang Dilarang Menurut Syariah

Definisi Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan Profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam Pasar Modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, Pasar Modal Syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem Pasar Modal secara keseluruhan.

Secara umum, kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan Pasar Modal konvensional. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal menurut Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/ atau peraturan yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Pages: 1 2 3 4

Comments are closed.